Gaji Pegawai Kontrak Setara PNS Ditanggung APBN

0
Ilustrasi Gaji via pintaria com
KabarUang.com, Jakarta – Sebanyak 98 pemerintah kota atau yang disebut juga dengan pemkot se-Indonesia meminta beban keuangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat juga dengan PPPK ditanggung pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN.

Para wali kota menyepakati kedudukan keuangan PPPK disamakan dengan suatu kedudukan keuangan aparatur sipil negara (ASN), yaitu dialokasikan di APBN. Dengan demikian, PPPK juga tidak dibiayai atau juga menjadi beban pemerintah daerah. 

Alasannya, tidak semua pemerintah kota memiliki kemampuan anggaran untuk mengalokasikan anggaran tersebut di APBD. Kesepakatan tersebut juga dicapai dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakorwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan Apeksi di Semarang pekan lalu. Hasil diskusi tersebut akan dibahas juga dalam rapat kerja nasional atau yang disebut juga rakernas) Apeksi yang akan digelar di Semarang pada tanggal 2 sampai 6 Juli mendatang.

Baca Juga  Laporan Laba PT Plaza Indonesia Menurun Selama Periode 2018

“Kami sangat berharap dana untuk PPPK dialokasikan di anggaran pemerintah pusat,” kata Ketua Umum APEKSI Airin Rachmi Diany saat konferensi pers Rakorwil III Apeksi dan peluncuran Rakernas XIV Apeksi serta Indonesia City Expo 2019 di Semarang (29/3) seperti dikutip dari okezone com

Airin juga mengatakan, semestinya kedudukan keuangan PPPK sama dengan ASN, yaitu dialokasikan pada anggaran pemerintah pusat. Karena, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan untuk mengalokasikan anggaran PPPK. Selain itu juga Rakorwil III Apeksi juga telah membahas soal dana bagi hasil pajak kendaraan antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota.

Baca Juga  Rp 1,3 Triliun Dana Nasabah Tabungan BCA Pindah ke ORI015

“Biasanya dana bagi hasil di provinsi. Sekarang baru ada berapa persen bagi hasil pajak, kami berharap bisa dibesarkan lagi karena pemerintah kota juga membutuhkan biaya untuk pembangunan,” ucap Airin yang juga menjabat wali kota Tangerang Selatan ini. Mengenai kenaikan gaji ASN, Airin berharap ada rekomendasi dan jawaban dari kementerian dalam Rakernas Apeksi mendatang seperti dikutip dari okezone com

“Pada intinya, kami akan tetap menjalankan tugas dan kewajiban terlepas gaji akan dinaikkan atau tidak. Sebetulnya lebih pada hal kepastian sehingga kami bisa bekerja secara maksimal. Kami tidak menuntut,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Airin berharap dana kelurahan bisa ditingkatkan lagi seperti dikutip dari okezone com
“Saat ini dana kelurahan sudah mencapai Rp350 juta. Kami berharap bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menambahkan, kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakorwil III merupakan keputusan Apeksi seperti dikutip dari okezone com

Baca Juga  Kenaikan Tarif Barang China Ditunda Donald Trump, Akibatnya Harga Emas Jadi Bervariasi

“Kami ini kan kumpulan pemerintah-pemerintah kota, jadi saya rasa keputusannya adalah keputusan dari Apeksi. Yang penting kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di wilayah kota ini dapat semakin baik,” katanya seperti dikutip dari okezone com

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here