Akibat Belum Lapor, Spekulasi Kinerja BUMN Mencuat

0
ilustrasi via kanalaceh com
 
 
KabarUang.com , Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan kepada si empunya saham sekaligus penentu kebijakan, siapa lagi kalau bukan pemerintah.
Hal itu pun tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di mana perusahaan milik negara wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan.
Sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2007, laporan keuangan seharusnya diserahkan paling lambat 15 Februari ke Kementerian BUMN.
Namun, sejumlah BUMN tampaknya lebih senang memilih untuk ‘menumpuk’ laporan keuangan di bawah meja. Terdapat dua BUMN raksasa bidang energi yang terlihat belum mengumpulkan laporan keuangan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Sebelumnya, Pertamina mengajukan pengunduran waktu penyerahan laporan keuangan dari jadwal seharusnya karena masih melakukan audit atas subsidi.
Sementara itu, PLN tidak memberi alasan laporan keuangannya mundur dari jadwal. “Tapi semuanya bagus,” ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basyir beberapa waktu lalu.
Hal ini tak berlaku bagi perusahaan pelat merah yang sudah melantai di pasar saham. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 9 April 2018, tak ada perusahaan milik negara yang masuk dalam daftar perusahaan yang belum menyerahkan laporan keuangan.
Pelaporan keuangan BUMN raksasa yang terlambat menimbulkan banyak spekulasi. Hal itu diungkapkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia mempertanyakan laporan keuangan BUMN yang belum dikumpulkan, bahkan ia menduga ada aksi poles-memoles laporan keuangan.
“Ada apa sebenarnya di BUMN, sehingga data keuangan sampai April belum keluar. Padahal sesuai keputusan bersama Menkeu dan Menteri BUMN, laporan paling lambat 15 Februari. Menunggu Pemilihan Presiden?” jelas Said melalui akun Twitter resminya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komis VI DPR Azam Azman Natawijana menyadari bahwa beberapa BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan proses audit.
Namun, apapun alasannya, BUMN harus tetap melaporkan tepat waktu. Utamanya, bagi BUMN seperti Pertamina dan PLN yang sebelumnya sempat masuk jajaran 500 perusahaan top dunia, atau Fortune 500.
Ia mengaku legislatif juga tengah antusias menunggu hasil kinerja BUMN. Jika memang BUMN tak bisa mengelola administrasi keuangan yang bijaksana (prudent), maka posisi Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN juga ikut dipertanyakan.
“Kalau laporan keuangan saja tidak tepat waktu, maka profesionalisme Bu Rini diragukan dalam mengelola perseroan. Ini cermin yang gampang saja,” tutur dia.
Meski demikian, DPR memilih tak mau berspekulasi. Untuk itu, DPR akan mendata dulu BUMN yang belum melaporkan laporan keuangannya tepat waktu untuk kemudian diajak bicara di Senayan.
Jika hasil laporan keuangan menunjukkan penurunan, tentu itu bisa jadi preseden buruk bagi pemerintah karena tidak becus mengurus BUMN. Tetapi, dengan pemanggilan BUMN, DPR seharusnya bisa memberi masukan terkait pengelolaan BUMN jika kinerjanya sedang terseok-seok.
“Jadi kami harus juga mencari akar masalahnya di mana, untuk itu memang perlu dipanggil BUMN terkait. Kami akan masuk pada 5 Mei mendatang, setelah itu kami adakan rapat internal, dan kemudian kami akan panggil beberapa BUMN tersebut,” papar Azam.
Dalam kesempatan berbeda, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov mengimbau Komisi VI DPR RI untuk segera memeriksa kepatuhan BUMN terhadap laporan keuangan agar tidak timbul spekulasi macam-macam di tengah tahun politik. Namun, ia sangsi hal ini akan menjadi perhatian DPR, lantaran seluruh anggota legislatif tengah fokus menghadapi pemilihan umum.
Menurut dia, pelaporan laporan keuangan BUMN tak hanya mengurangi anggapan yang beredar di masyarakat, namun agar pemerintah bisa dengan cepat menentukan langkah BUMN selama setahun ke depan.
Menurut data yang dimilikinya, laba BUMN pada 2018 diperkirakan ada di Rp188 triliun atau naik 1,08 persen dibanding tahun sebelumnya Rp186 triliun. Di sisi lain, posisi utang BUMN diperkirakan Rp2.394 triliun atau naik 47,5 persen dibanding tahun sebelumnya Rp1.623 triliun.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Pertamina Akan Pastikan Bahwa Terminal BBM, SPBU Sampai Depot LPG Aman Dari Gempa Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here