WTO Di Gugat Oleh RI Karena Persoalan Diskriminasi Sawit

KabarUang.com, Jakarta – Parlemen Uni Eropa akan segera melakukan pembahasan terkait Delegated Act yang menyebutkan bahwa pada produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil/CPO tidak layak untuk digunakan karena dianggap sangat berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan.

Pembicaraan ini juga akan dilakukan seusai Komisi Uni Eropa yang telah menyetujui rancangan kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Darmin Nasution akan segera mengambil langkah tegas untuk merespons proses yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya juga apabila proses pembahasan telah disetujui Parlemen Uni Eropa, maka akan berdampak negatif bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara penghasil kelapa sawit lainnya. 

“Kalau Parlemen Uni Eropa sudah menyetujui, maka satu Uni Eropa akan mempunyai landasan hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain,” tutur Darmin di Jakarta kemarin seperti dikutip dari okezone com

Menurut dia, suatu proses pembahasan Delegated Act di Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap komoditas CPO. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan dikategorikannya minyak kacang kedelai kedalam komoditas berisiko rendah terhadap kerusakan hutan meskipun belum dilakukan penelitian yang komprehensif selanjutnya. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu juga menambahkan, bahwa sebelumnya pembahasan mengenai Delegated Act baru akan dilakukan Parlemen Uni Eropa dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Akan tetapi, ada kemungkinan pembahasannya dipercepat.

“Tadinya jadwal setelah selesai di Komisi Uni Eropa, disampaikan ke Parlemen Uni Eropa rencananya paling lambat dua bulan. Baru akan diambil keputusan, tapi dalam perjalanannya dia ternyata bisa lebih cepat dari itu. Dua minggu bisa juga,” ujarnya seperti dikutip dari okezone com

Saat ini juga pemerintah masih terus berupaya menentang keberadaan kebijakan tersebut dalam proses dengar pendapat rapat Uni Eropa. Apabila nantinya kebijakan ini juga disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan segera mengambil keputusan tegas untuk membawa kasus ini kelembaga hukum perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia atau juga World Trade Organization/WTO.

“Kita akan membawa ke WTO. Diuji apakah ini langkah-langkah yang fair atau hanya mau melindungi komoditas nya, proteksionisme. Dilakukan dengan berbagai macam tuduhan,” ucap Darmin seperti dikutip dari okezone com

Keputusan Uni Eropa tersebut juga ternyata mendapat respons keras Pemerintah Malaysia. Menteri Industri Utama Malaysia yakni Teresa Kok menyatakan bahwa keputusan yang diambil Uni Eropa, pada hari Rabu (13/3) yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai risiko tinggi adalah salah. Dalam surat resminya yang disampaikan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Teresa Kok terdapat sebanyak 10 poin.

Antara lain yakni ada kacang kedelai yang disampaikan Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi adalah sebaliknya. Kacang kedelai merupakan penyumbang terbesar terhadap deforestasi. Dijelaskan oleh Teressa, bahwa negara-negara produsen sawit konsisten mengcounter tuduhan Eropa yang menunjukkan Delegated Act berdasarkan faktor-faktor yang tidak akurat dan juga diskriminatif. 

Direktur Eksekutif Dewan Negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yaitu Mahendra Siregar juga menerangkan bahwa ada pengecualian kebun petani kecil tidak berarti tidak ada diskriminasi terhadap minyak sawit. Hal itu juga sangat menunjukkan bahwa tidak ada pengakuan atas upaya yang sangat besar yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit untuk membuat sawit berkelanjutan.