 |
| Ilustrasi via IDNJurnal com |
KabarUang.com, Jakarta –Direktur Jenderal PKH, I Ketut Darminta melakukan sejumlah strategi untuk menstabilkan harga ayam potong yang belakangan turun di pasaran. Diantanya yang dilakukannya ialah para integrator diminta untuk memaksimalkan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan kapasitas cold storage.
“Hasil usaha sebaiknya tidak lagi dijual sebagai ayam segar atau fresh commodity, melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya,”tegasnya.
Selain itu, strategi yang dilakukan ialah beliua meminta untuk tidak menjual ayam hidup ke pasar tradisional. Hal inilah yang menurutnya akan mengembalikan harga ayam di pasaran.
Ditjen PKH juga menginstruksikan penundaan setting telur ayam tetas atau Hetching Egg (HE) untuk semua perusahaan Parent Stock selama 1 hingga 2 minggu. Disisi lain juga, pihaknya mengimbau para pelaku usaha pembibit untuk terus meningkatkan kualitas anak ayam umur sehari (DOC/Day Old Chicken) dengan menerapkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).
“DOC itu seharusnya berkualitas A. Kalau kualitas di bawah itu, seperti B dan C, maka akan membutuhkan pakan lebih banyak dan produkttifnya pun rendah. Agar biaya produksi rendah, maka DOC harus memiliki grade A,”tegasnya.
Beliau juga mengatakan terkhusus para pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan secara optimal peran duta ayam dan telur dalam rangka promosi dalam menyuarakan konsumsi produk unggas serta menggalakkan kampanye. Dengan ini, nantinya konsumsi per kapita akan meningkat.
Hal ini juga yang akan mendorong meningkatnya permintaan produk hewan, termasuk daging unggas, sehingga jumlah pasokan unggas dalam negeri meningkat.
”Saya berharap semua pihak perunggasan terutama industri perunggasan terus meningkatkan kampanye tentang pentingnya konsumsi hewani,”tambahnya.
Dilansir dari inilah.com pihaknya mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap budidaya ayam ras, serta pendataan para peternak dan populari ayam ras di wilayahnya, baik peternak mandiri serta milik integrator.
Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Pejabat Fungsional melakukan pengawasan di kandang-kandang yang ada di daerahnya maisng-masing. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan Permentan No. 32 Tahun 2017 yang berisi tentang penyediaan, peredaran, serta pengawasan ayam ras.
