Sri Mulyani Berencana Akan Cabut Aturan Pajak E-Commerce

KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Keuangan atau yang disingkat Kemenkeu  mengakui bahwa pihaknya akan mencabut aturan pajak e-commerce yang semula akan diterapkan pada tanggal 1 April mendatang.

Beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 210/ – PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e- Commerce ) itu dinilai masih sangat perlu disinkronkan dengan pemangku kepentingan lain agar lebih berjalan komprehensif dan juga berkeadilan.

“PMK e-commerce ini ditarik karena muncul pemberitaan yang simpang siur di masyarakat terkait pajak baru. Suara-suara yang muncul begitu banyak dan tidak produktif, padahal tidak ada pajak baru dalam PMK tersebut,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta kemarin seperti dikutip dari okezone com

Sri Mulyani juga menjelaskan, Kemenkeu telah mempertimbangkan beberapa hal lain untuk menarik PMK 210/2018. Penarikan PMK ini juga dilakukan mengingat adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan juga sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian atau lembaga.

Koordinasi tersebut,di lakukan untuk memastikan agar nantinya pengaturan e-commerce tepat sasar an, lalu berlandaskan berkeadilan, efisien, dan juga akan mampu mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepen tingan.

Menurut Sri, penarikan PMK ini juga sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan juga komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan lagi infrastruktur pelaporan data e-commerce.