Pengawasan Distribusi Solar Diperketat Untuk Cegah Terjadinya Kebocoran

0
Ilustrasi Pengawasan via youtube com
KabarUang.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang diisngkat dengan ESDM segera memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk jenis solar yang banyak dikonsumsi.

“Yang penting ini adalah pengawasan mengenai solar. Karena industri juga menggunakan solar yang sama pada umumnya dengan kendaraan bermotor,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan resmi dari Kementerian ESDM yang diterima Antaranews di Jakarta, Senin (25/3/2019) seperti dikutip dari okezone com

Jonan pun segera memerintahkan kepada Kepala Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memanfaatkan perjanjian kerja sama dengan Polri untuk segera dapat implementasi penertiban penggunaan solar, baik dari sisi pihak penyalur dan juga dari sisi pengguna sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. 

Baca Juga  Kopi Sebagai Media untuk Bangkitkan Perekonomian Sulawesi Tengah
“Saya minta (BPH Migas) ini supaya dijalankan,” ujarnya seperti dikutip dari okezone com
Hasilnya pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas sejak pada tahun 2016 hingga pada awal bulan Maret 2019, Pemerintah telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp72,6 miliar dari penemuan penyelewengan penggunaan BBM sebesar 6,4 juta liter. 
“Rata-rata BBM yang disalahgunakan dari BBM Subsidi dijual di atas harga subsidi,” jelas Jonan seperti dikutip dari okezone com

Baca Juga  Bisnis Sewa Modem Jadikan Milenal Sebagai Sasaran Empuk

Pemerintah juga akan memiliki berbagai upaya untuk terus memperketat pencegahan penyelewengan penggunaan BBM. Pertama, digitalisasi Nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau yang diisngkat dengan SPBU di seluruh pelosok Indonesia.

“Digitalisasi ini penting supaya dicatat real time dan diverifikasi dengan mudah setiap pembelian mulai dari plat nomer kendaraan, volume, dan tempat pembelian,” ungkap Jonan seperti dikutip dari okezone com

Kedua, badan usaha wajib harus melaporkan volume penjualan termasuk data stok, lalu losses, dan juga penggunaan sendiri (own use).

“Langkah ini terkait dengan digitalisasi. Kalau digitalisasi tidak bisa, saya kira laporan penjualan ini akurasinya tidak bisa pas 100%,” katanya seperti dikutip dari okezone com

Baca Juga  Tahun Ini Industri Keramik Diprediksi Naik dan Tumbuh 8 %

Ketiga, segera menyiapkan SOP untuk melakukan verifikasi pengecekan sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya juga adanya sosialisasi yang dilakukan secara masif bersama Komisi VII DPR RI dan Polri. Langkah terakhir adalah tahap pengawasan akan dilakukan secara rutin dan juga insendentil terhadap penyaluran dan juga pendistribusian BBM dengan melibatkan penegak hukum.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here