Malaysia Akan Gratiskan Jalan Tol, Indonesia Tak Mau Menirunya ?

0
Ilustrasi Jalan Tol via koran tempo co
KabarUang.com, Jakarta – Malaysia tengah berencana untuk segera menggratiskan tolnya untuk masyarakatnya. Wacana tersebut diutarakan langsung Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad. Untuk tahap awal, ada empat ruas yang akan digratiskan, yaitu Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), lalu Sistem Penyurian Trafik KL Barat (SPRINT), kemudian Lebuhraya Shah Alam (KESAS) dan juga Terowongan SMART.

Lalu apakah Indonesia tertarik untuk mengikutinya, apakah Indonesia mau ? Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, yakni Danang Parikesit menanggapi hal itu ia mengatakan, bisa saja kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia. Karena dalam Undang-undang pun hal tersebut memang diperbolehkan. Hanya saja menurut pendapatnya, hal tersebut dirasa kurang bijak jika ditetapkan pada saat ini.

Baca Juga  Sangat Disayangkan Sebagian Besar UMKM Tak Sanggup Tembus Pasar E-Commerce

“Rezim kita, Undang-undang kita sebenarnya membolehkan (tol digratiskan) tapi tidak cukup bijak dengan kondisi sekarang,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/2/2019) malam seperti dikutip dari okezone com

Menurut Danang, jika tol harus digratiskan maka nantinya akan menjadi beban publik. Karena, ada sejumlah masyarakat yang tidak menikmati jalan tol juga harus menanggung biaya perawatannya lewat dari anggaran pajak.

“Tol gratis boleh tapi akan menjadi beban publik yang lebih luas. Kalau jalan itu gratis, teman teman kita di Papua ikut membiayai dari pajak,” ucapnya seperti dikutip dari okezone com

Baca Juga  Penumpang Garuda Meningkat Setelah Harga Tiket Turun

Ada beberapa hal yang mengharuskan masyarakat luas menanggung biaya tol tersebut. Pertama adalah ini untuk mengembalikan nilai investasi dari pembangunan jalan tol itu sendiri. Artinya pembayaran ganti rugi biaya investasi ini nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN. Sementara salah satu sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak.

Selanjutnya adalah adanya biaya perawatan yang harus ditanggung. Jika saja jalan tol di gratiskan maka akan perlu ada biaya tambahan untuk perawatan jalan yang mana uangnya akan bersumber dari APBN lagi.

Baca Juga  Keenam Jurus Ini Bisa Dongkrak Devisa Pariwisata

“Kan kalau gratis pembiayaan dan sebagainya harus dibayar, dari APBN. Dan kalau investasi belum tuntas kan berarti harus ada biaya investasi yang dikembalikan.misalnya kurang Rp1 triliun, kita ambil kan harus bayar agar fair. Artinya daerah di luar yang terlewati jalan tol juga akan menanggung,” katanya seperti dikutip dari okezone com

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here