Kementerian ESDM Menyebutkan Ada Transaksi Neraca Batu Bara Tidak Melapor

0
Ilustrasi Batu Bara via tirto id
KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat dengan ESDM ternyata sudah mengklarifikasi apa penyebab munculnya indikasi kerugian negara yang dialami pemerintah sebesar triliunan rupiah yaitu akibat dari tidak tercatatnya laporan transaksi perdagangan batu bara ekspor pada periode tahun 2006 sampai 2016.

Tudingan kerugian itu juga dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch atau yang disingkat dengan ICW yang menyatakan bahwa memang sepanjang periode tahun 2006-2016 ditemukan indikasi transaksi tak tercatat batu bara ekspor sebesar US$27,06 miliar atau setara dengan Rp365,2 triliun. Akibatnya, indikasi kerugian negara diperkirakan mencapai sebesar Rp133,6 triliun.

Johnson Pakpahan selaku Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM,  mengakui bahwa memang tidak terlapornya transaksi pada periode itu terjadi akibat perusahaan tambang ekspor batu bara melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui perbankan ataupun pos.

Baca Juga  Biaya Perawatan Korban KRL Anjlok Dijamin Jasa Raharja
“Itu jadi tidak tercatat dan tidak ada buktinya sebagai data di pemerintahan. Tapi itu sebenarnya masuk ke kas negara, tapi saat datang, kita enggak bisa kasih liat buktinya dan perusahaan itu tidak serahkan secara keseluruhan ke Minerba. Jadi itu masalah administrasi,” katanya dalam diskusi di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019 seperti dikutip dari viva co id
Meski begitu, dia juga menegaskan kembali secara spesifik, data tersebut tidak menyebabkan kerugian negara yang besar sebagaimana yang disampaikan oleh ICW. Ditegaskannya, secara kumulatif hingga pada tahun 2016 pemerintah masih mampu mengumpulkan penerimaan mencapai sekitar Rp116,59 triliun.
Meski demikian, dia membantah bahwa pemerintah mengalami perbedaan pencatatan neraca batu bara dengan negara pembeli sebagaimana yang diduga oleh ICW pada periode tahun 2006 sampai tahun 2016 itu. Di mana di tahun 2016 selisih dari perbedaan nilai ekspor batu bara tersebut mencapai sebanyak US$17,19 miliar karena pencatat pemerintah menggunakan metode Free on Board atau disingkat dengan FOB, sementara negara penerima menggunakan metode Cost Insurance and Freight atau disingkat dengan CIF.

Baca Juga  YLKI Sebut Perum Damri Naikkan Tarif Bus Bandara Secara Diam-Diam

“Tapi kan itu mereka jelaskan selisih antara CIF dengan FOB, makanya saya bilang selisih CIF dan FOB tidak bisa menjadi suatu indikasi. Memang di negara kita sistemnya FOB kalau di negara sana karena kita harus kirim dengan transport dan insuransce jadi tambah. Nah selisih itu yang menjadi perbedaan itu,” ungkapnya seperti dikutip dari viva co id

Karenanya,  perbedaan selisih pencatatan neraca batu bara itu tidak bisa dijadikan indikator bahwa Indonesia mengalami kerugian negara. Pasalnya pencatatan CIF yang juga dilakukan negara pengimpor memasukkan unsur biaya transportasi dan juga asuransi yang menyebabkan pertambahan nilai dari transaksi ekspor batu bara itu sendiri.

Baca Juga  Akhirnya Menkop lepas Ekspor Kopi ke California untuk Pertama Kali

“Oleh karena itu saya bilang itu tidak bisa dihitung sebagai kerugian negara karena memang beda. Itu yang saya bilang tadi, yang disampaikan ICW kalau misalnya itu ada riil potensi kerugian negara betul-betul bisa kita tindak lanjuti, tentu akan kami tindaklanjuti,” kata dia seperti dikutip dari viva co id

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here