Indonesia Ancam Uni Eropa Akibat Diskriminasi Kelapa Sawit

0
Ilustrasi Kelapa Sawit via gapki id
KabarUang.com, Jakarta – Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden mengancam bahwa balasan kepada Uni Eropa jika kawasan itu sering kali memboikot produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri yang besar di Indonesia yang menyangkut sebanyak 15 juta orang yang bekerja langsung ataupun tidak langsung di komoditas itu.

“Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, dilansir dari Harian Neraca, Kamis (28/3/2019) seperti dikutip dari okezone com

Kalla juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Eropa juga merupakan pasar yang besar. Dia juga mengatakan jika Eropa menahan produk minyak sawit Indonesia melalui aturan, pemerintah juga sangat bisa melakukan suatu upaya yang sama kepada produk asal Eropa. 

Baca Juga  Pembangunan Bendungan Salah Satu Strategi Jokowi Seimbangkan Pangan
“Biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada,” jelas JK seperti dikutip dari okezone com

Pemerintah juga akan mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk segera memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit. Tujuan delegasi itu yaitu memberikan tanggapan atas rancangan nya pada peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Komisi Eropa juga telah memutuskan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan juga penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan. Komisi tersebut juga telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Baca Juga  Astra Suntik Rp1,4 Triliun Untuk Gojek

Secara garis besar rancangan itu juga akan mengisolasi dan juga mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya. Pada saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan segera diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. Hal ini juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan juga Malaysia.

Sementara itu, ekonom  Indef Aviliani menyebutkan bahwa perundingan bilateral merupakan kunci Indonesia dalam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. 

Baca Juga  Apa Isinya? Butuh Waktu Cukup Lama Untuk Analisa Data CVR Lion Air
“Sekarang ini Indonesia tidak boleh melawan, karena di era Trump saat ini justru merupakan era di mana masing-masing negara memproteksi dirinya sendiri. Justru yang harus kita lakukan adalah pendekatan bilateral,” ujar Aviliani seperti dikutip dari okezone com

Dia juga bahkan menjelaskan bahwa pendekatan bilateral tersebut memang harus dilakukan dalam mekanisme antarnegara atau juga Government to Government (G to G), bukan lagi antar pengusaha atau Business to Business (B to B).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here