 |
| Ilustrasi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono via reportindonesia com |
KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah memastikan bahwa ada terdapat empat kelompok komoditas ekspor yang bebas kewajiban untuk menyampaikan laporan surveyor atau disingkat dengan LS.
“Telah disepakati, pada tahap awal ada empat kelompok komoditas ekspor yang akan dibebaskan dari kewajiban LS,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Senin (4/2/2019) seperti dikutip dari okezone com
Ia juga mengatakan bahwa terdapat empat komoditas ekspor yang akan dipermudah proses ekspornya yaitu seperti crude palm oil (CPO) dan turunannya, gas yang diekspor melalui pipa, rotan setengah jadi, dan juga kayu log dari tanaman industri. Untuk itu, pada awal bulan Februari 2019, akan dilakukan tindakan penghapusan kewajiban LS untuk dua kelompok komoditas terlebih dulu yaitu untuk CPO serta turunan dan gas melalui pipa.
Penghapusan itu ditandai dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kewajiban LS atas kedua produk tersebut. Pada saat ini juga sedang dilakukan finalisasi revisi Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Laporan Surveyor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya.
Revisi Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen BC yang akan mengatur tata laksana ekspor atas komoditas tertentu, terutama untuk CPO, dan juga turunannya, serta gas yang diekspor melalui pipa.
Mekanisme pengurangan komoditas ekspor wajib LS ini dilakukan secara bertahap dan mitigasi risiko serta kesiapan SDM dan juga sarana pemeriksaan laboratorium untuk menggantikan pemeriksaan barang ikut sedang dipersiapkan.
Terkait dari kebijakan baru yaitu penghapusan LS ekspor, Susiwijono juga menjelaskan kebijakan ini dilakukan secara selektif terhadap produk tertentu untuk mendorong nilai maupun volume ekspornya. Harus melalui suatu pertimbangan yang sangat baik dari penerapan kebijakan ini, yaitu salah satunya dilihat dari dokumen LS atas komoditas ekspor tidak dipersyaratkan oleh pembeli maupun oleh aturan di negara tujuan ekspor.
“Tidak ada ketentuan atau perjanjian internasional yang mengharuskan produk ekspor tersebut dilindungi dengan sertifikasi atau hasil pemeriksaan surveyor,” tambah Susiwijono seperti dikutip dari okezone com
