Tata Niaga Pangan Perlu dibenahi?

0

Ilustrasi via Twitter com
KabarUang.com, Jakarta – Tata niaga pangan yang masih sengkarut harus segera dibenahi pemerintah. Terlebih yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta konsumsi. Hal ini juga termasuk soal permasalahan mengenai data pangan yang selalu menjadi sorotan publik.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan bahwa temuan BPK pada tahun 2018 menyebutkan adanya sengkarut terkait dengan data tata niaga impor pangan. Lebih jelasnya lagi, beliau mengatakan bahwa ada sembilan kesalahan, yang salah satu diantaranya ialah soal persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antar kementrian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor.
Tak hanya itu, menurutnya, persoalan agenda pembangunan infrastruktur yang sudah dipilih berdampak pada sektor pangan. Selain itu, akses petani terhadap sumber daya ekonomi hilang karena aktivitas investasi di Indonesia yang katanya bisa meningkatkan daya saing.
“Bahkan penguasaan lahan ke tangan korporasi pun meningkat yang kemudian berbadning terbalik dengan penguasaan lahan bagi petani,”ujar Dirut Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Jumat(15/2).
Selain itu, terjadi pula penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja yang terjadi di sektor pertanian yakni sebanyak 3,52 juta orang. Pasalnya oada 2016 lalu tenaga kerja yang berontribusi pada sektor pertanian sebanyak 39,22 juta orang. Berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 35,70 juta orang.
Beliau juga mengatakan rata-rata upah pekerja di sektor pertanian masih di bawah rata-rata upah nasional yang hanya sebesar 1,76 juta. Bahkan, menurut data yang tertera di BPS juga menunjukkan bahwa sebanyak 88,27 persen adalah pekerja informal.
Sektor pertanian yang harus dikelola ini terbukti dengan adanya peringatakan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan beberapa komoditas pangan yakni beras, gula, garam, dan jagung.
“Peringatan dini yang kami sampaikan kepada pemerintah ini kami buat secara terbuka agar berbagai pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas pangan ini,”ujar salah satu anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, pada acara konferensi pers di Kantor Ombudsman RI.
Menurutnya, peringatan ini disampaikan secara terbuka dengan maksud untuk mencegah terjadinya maladministrasi berulang akibat melemahnya intensitas perhatian pihak terkait.
Beliau juga mengatakan bahwa dalam kurun empat tahun terakhir impor komoditas pangan masih memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Seminggu Tiket Hilang, CEO Air Asia Mengunggu Pernyataan Resmi dari Traveloka dan Tiket.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here