 |
| Ilustrasi Sampah Plastik via koranyogya com |
KabarUang.com, Jakarta – Indonesia Plastic Recycles atau disingkat dengan IPR telah menilai pemerintah pusat, tidak perlu memberikan insentif kepada pemda yang telah menerbitkan perda larangan produk dan juga bahan kantong plastik. Karena, penanganan sampah plastik ini dapat diatasi dengan sangat baik, melalui pemaksimalan daur ulang di tingkat daerah dan dibeberapa pelosoknya. Ahmad Nuzuludin selaku Business Development Director IPR juga telah menjelaskan, mengenai persoalan sampah plastik yang sedang terjadi pada saat ini karena belum terbangunnya perilaku pemilahan sampah organik dan non organik di jiwa masyarakat Indonesia.
“Karena itu, perilaku collecting system harus dibangun di masyarakat lewat adanya bank-bank sampah di tingkat RW atau kelurahan,” ujar Ahmad, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (7/2/2019) seperti dikutip dari okezone com
Ahmad juga berpendapat ketika sistem pemilihan sampah plastik di daerah sudah terbangun dengan baik, maka sampah plastik dapat segera di daur ulang dan juga pada akhirnya menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Karena jumlah bank sampah di seluruh Indonesia saat ini ada sekitar 2.500 unit bank sampah.
“Kalau ada 70 ribu kelurahan/desa di Indonesia, maka jumlah bank sampah seharusnya ada 70 ribu. Sehingga collecting system sampah, khususnya sampah plastik berjalan dengan baik, daur ulang meningkat, dan tidak ada lagi sampah kemasan plastik berserakan di sungai atau laut,” papar Ahmad seperti dikutip dari okezone com
Ahmad juga menjelaskan kembali bahwa daur ulang sampah plastik dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari, semisalkan dijadikan kantong plastik kembali, atau botol plastik, frame, lensa kacamata dan juga yang lain-lainnya. Dengan menyediakan bank sampah dan pemaksimalan daur ulang sampah plastik, hal ini juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja di bidang industri daur ulang kantong belanja plastik, yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 528 ribu orang.
“Ini memberikan lapangan kerja, baik di sektor informal maupun formal di industri daur ulang. Kemudian, mengurangi setidaknya 3 ribu ton per bulan kantong plastik yang tertimbun di TPA (tempat pembuangan akhir) dan tercecernya di lingkungan Jabodetabek,” pungkasnya seperti dikutip dari okezone com
Vice Chairwoman IPR Amelia Maran juga menambahkan, industri daur ulang plastik secara langsung ataupun tidak langsung sudah sangat membantu pemerintah untuk mengolah suatu produk yang sudah tidak terpakai dan yang seharusnya dibuang oleh masyarakat. Jadi barang yang sudah no-value, di industri ini bisa keren dan bisa menjadi value-added product.
