Polri Berkoordinasi Soal Larangan Penggunaan GPS

0
Ilustrasi via Twitter com

KabarUang.com, Jakarta – Segenap tim Polri akan berkoordinasi terlebih dahulu perihal larangan penggunaan GPS (Global Positioning System) yang ada dalam telepon seluler ketika berkendara dinilai membahayakan.

Tim Polri akan besinergi dengan pihak yang mengatur lalu lintas seperti Kementrian Perhubungan dan Jasa Marga. Hal ini dikatakakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa kedua pihak tersebut merupakan pemangku kepentingan dalam menerapkan aturan tersebut.

“Jadi begini, lalu lintas itu kan tidak hanya polisi saja ya. Tetapi ada juga Kemenhub, Jasa Marga dan yang lainnya. Faktor keselamatan pengendara saat ini harus jadi faktor utama yang dipertimbangkan,”ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu pada Kamis (7/2).

Baca Juga  BI Harap Uang Elektronik Hadir di Daerah

Iqbal memastikan bahwa pihak Polri akan menyetujui apapun yang diputuskan oleh pihak MK (Mahkamah Konstitusi) terkait dengan aturan penggunaan ponsel (GPS) saat berkendara baik roda dua maupun roda empat.

“Memang putusan MK adalah putusan tertinggi dan kita harus hormati itu. Tapi semua putusan dari MK tidak serta merta bisa langsung dilaksanakan, harus ada pembicaraan dengan seluruh skateholder terkait agar mendelegasikan itu,”ujar Iqbal dilansir dari bisnis.com.

Baca Juga  PT Pelita Samudera Shipping Tbk Peroleh Suntikan Dana USD 21 Juta dari ICICI Bank Limited

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasannya penggunaan GPS di jalan raya membahaykan pengemudi dan pengguna jalan yang lain. Namun, pihak MK membolehkan penggunaan GPS yang terinstal di kendaraan. Layar GPS itu biasanya ditempatkan sedemikian rupa sehingga nantinya tidak akan mengurangi konsentrasi pengendara.

Alasan itulah yang menguatkan MK mempertahankan konstitusionalitasnya dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang telah merinci salah satu wujud konsentrasi ketika berkendara adalah dengan tidak menggunakan telepon. Itulah yang membuat GPS dari ponsel dilarang sebagaimana saat ini.

Baca Juga  Naik 1,6 Persen, Harga Minyak AS Cetak Rekor Tertinggi

Selain itu menurut data yang tercatat mulai tahun 2013 hingga 2017 terdapat sebanyak 494.313 kasus kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia. Hal ini pula yang membuat Mahkamah Konstituti memandang perlu adanya larangan soal penggunaan ponsel ketika berkendara, terutama menggunakan GPS dari ponsel.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here