PNS Kena Peraturan Jelang Pilpres

0
Ilustrasi PNS via ponorogo go id
KabarUang.com, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana juga sudah menjelaskan dan ingin menegaskan sekali lagi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN untuk menjaga netralitas dan juga tetap berkomitmen untuk menempatkan peran dan juga fungsinya secara proporsional. Karenanya, pada bulan April 2019, akan ada suatu Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Pilpres dan juga Anggota Legislatif, Pileg. 
Sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bima Haria menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas.
“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas Bima Haria, dilansir dari Setkab seperti dikutip dari okezone com
Dengan secara rinci Kepala BKN yaitu Bima Haria mengatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara seperti berikut: 
1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau.
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. 
Pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden juga ada dalam siaran pers Kepala Biro Humas BKN yang meliputi kegiatan-kegiatan  secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti halnya Twitter, Facebook, kemudian WhatsApp, BBM, Line, ada juga SMS, lnstagram, lalu Blog, dan masih banyak lagi sejenisnya. 
Kepala BKN juga memerintahkan kepada seluruh PNS agar betul-betul harus mematuhi ketentuan masalah netralitas ini. Dengan itu, Kepala BKN juga meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nantinya. 
“PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhi hukuman disiplin,” tegas Bima Haria seperti dikutip dari okezone com
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Desain Anggaran KIP Kuliah dan Kartu Sembako Murah Diolah Sri Mulyani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here