Pengelolaan Rumah Susun Sulit Diterapkan

0
Ilustrasi Rumah Susun  via id wikipedia org
KabarUang.com, Jakarta – Sejumlah aturan mengenai rumah susun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah dinilai sulit diterapkan saat ini. Aturan itu  terbit sebelum ada Peraturan Pemerintah yang menjadikan turunan dari UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun.

Aturan itu merupakan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), dan juga Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik terus menuai kritikan. Sebab dua aturan

“Peraturan ini tidak applicable atau tidak dapat diterapkan, seharusnya aturan ini untuk rusunami, karena ukuran unitnya sama semua, dan orang tidak bisa membeli lebih dari satu unit, kan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erwin dikutip Jumat 22 Februari  dari keterangan resminya seperti dikutip dari viva co id
Sementara itu rumah susun yang dimaksud dalam Permen dan juga Pergub adalah rumah susun komersial, yang nantinya setiap unitnya memiliki ukuran yang berbeda dan juga diperbolehkan membeli lebih dari satu unit. 
“Saya punya lima unit, dan bayar kewajiban lima unit, tapi hak suaranya cuma dibatasi satu saja, tidak fair dong,” katanya seperti dikutip dari viva co id
Ia juga menduga aturan ini diperuntukkan menjegal developer atau pun pengelola untuk menjadi anggota P3SRS. Namun langkah tersebut tidak tepat. Karena rumah susun komersial atau apartemen ini harus dikelola oleh pihak yang profesional dan juga memiliki rekam jejak baik. 
“Ini bicara mengenai gedung bertingkat dengan ribuan penghuni. Harus dikelola oleh profesional untuk mengurangi potensi penyimpangan,” ujar Erwin seperti dikutip dari viva co id
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Ajang Asian Games 2018 Bantu Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here