Penataan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan Dipercepat Jokowi

0
Ilustrasi Jokowi via gesuri id
KabarUang.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Kepada jajarannya, Jokowi tak lupa mengingatkan bahwa kebijakan ini sangatlah penting dalam rangka memberi perlindungan hukum, terutama kepada rakyat-rakyat kecil.

Ia mengatakan banyak masyarakat yang kesulitan, karena persoalan sengketa lahan. Terakhir, Jokowi bertemu dengan seorang warga di Bengkulu ,yang mengalami sengketa lahan dengan pihak swasta. Warga tersebut, menurut Jokowi, sebetulnya sudah lama tinggal di wilayah kampungnya tersebut. Akan tetapi, ternyata wilayah milik warga itu masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan.

Baca Juga  Tentang Respon Pemerintah Terhadap Perekonomian di Tahun 2018, Ini Tanggapan JK
“Seorang warga yang sebetulnya kampungnya sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi. Kampung ini masuk dalam konsesi itu, sehingga menjadi sengketa dan kalah,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019 seperti dikutip dari viva co id

Persoalan seperti ini juga banyak sekali terjadi di banyak wilayah pelosok di Indonesia, tak terkecuali di pulau Jawa. Hal ini juga menyebabkan adanya keterlambatan proses pembangunan di suatu wilayah.

Baca Juga  INKA Siap Berangkatkan Sebanyak 15 Gerbong Kereta Pesanan ke Bangladesh

“Terutama di dalam kawasan Perhutani (BUMN) banyak kampung-kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa misalnya jalannya tidak bisa diaspal, karena setiap mau mengaspal harus izin terlebih dahulu,” ujarnya seperti dikutip dari viva co id

Maka dari itu, Jokowi meminta hal tersebut harus cepat di selesaikan. Hal pertama yang ditekankannya harus dilakukan adalah pendataan dan  juga penataan tanah-tanah di kawasan hutan.
“Pendataan dan penataan tanah-tanah di kawasan hutan harus dipercepat, agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum, adat, masyarakat ulayat, juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini,” katanya seperti dikutip dari viva co id
Lalu, Jokowi juga mengemukakan, perlu inventarisasi dan juga adanya verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 
 “Jadi, jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan, dipercepat, sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita itu bisa kita selesaikan secara cepat,” tutur Jokowi seperti dikutip dari viva co id
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here