Pemerintah Akan Gratiskan Akses Data Migas, Dan Akan Tarik Investor

0
Ilustrasi Investor via entrepreneur com
KabarUang.com, Jakarta – Untuk menarik para investor minyak dan juga gas bumi atau disingkat dengan migas ke Indonesia, Wakil Menteri ESDM yaitu Arcandra Tahar berencana menggratiskan data untuk dapat diakses secara luas bagi kepentingan studi investasi.

“Beberapa data umum nantinya akan dapat diakses para calon investor atau untuk studi, tentunya ada beberapa aturan yang harus diikuti,” kata Arcandra Tahar dalam Seminar Energi 2019 seperti dikutip Antaranews, di Jakarta, Selasa (19/2/2019) seperti dikutip dari okezone com

Kebijakan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri perihal ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Akan ada skema anggota dan nonanggota nantinya demi bisa mengelola akses data tersebut, bagi para anggota nantinya akan mendapatkan data dasar periode selama empat tahun, selain itu juga data olahan yang sudah dimiliki oleh operator sebelumnya selama enam tahun, juga akan dapat diakses terbuka, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga  Jurus Sri Mulyani dalam Megelola APBN 2019

Data intepretasi yang sudah dalam periode delapan tahun juga akan dapat diakses secara gratis bagi anggota, akan tetapi bagi data yang dimiliki oleh kontraktor dan terikat kontrak serta aturan, akan tetap dirahasiakan sesuai dengan ketentuan. Untuk non anggota, nantinya akan dapat mengakses data mentah serta data-data umum mengenai migas di Indonesia. Ide ini juga menurut Archandra, berawal dari pemasukan nilai akses data migas hanya pada angka satu juta dolar AS saja, akan tetapi peminat investasi masih minim.

Baca Juga  KPK Temukan Uang Rp 500 Juta Terkait OTT Meikarta Bekasi

Dengan dibukanya akses data ini diharapkan akan banyak studi baru tentang migas, yang dimana pada akhirnya yang diharapkan adalah adanya penemuan cadangan migas yang baru. Menurut Archandra, ide revisi Permen 27/2006 tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan juga membutuhkan masukan dari para kontraktor dan beberapa ahli. Namun, Archandra menegaskan kendali data tetap ada pada pemerintah dan juga harus selalu mengajukan izin untuk mempergunakan data tersebut. Revisi Permen tersebut akan segera diimplementasikan jika sudah melalui kajian kebijakan dan kesepakatan bersama.

Baca Juga  Menko Luhut Bantah Jokowi Bertemu dengan Bos Freeport
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here