OJK Mencium Kejahatan Pencucian Uang Menggunakan Data e-KTP

0
Ilustrasi OJK via id wikipedia org
KabarUang.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah memperkuat tugas dan juga kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan akan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kemendagri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang di singkat PPATK. 
Dengan kerja sama ini juga dapat meningkatkan Akses Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah dengan penggunaan E-KTP. Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Wimboh Santoso juga telah menjelaskan, OJK perlu melakukan suatu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi dan juga tugas dalam pengaturan dan pengawasan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan. 
“Untuk bisa efektif dan efisien, kami harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Konstitusi dan juga PPATK,” kata Wimboh di Jakarta, Selasa (19/2/2019) seperti dikutip dari okezone com

Wimboh juga telah mengatakan, akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, yaitu untuk keperluan pembukaan rekening simpanan, pinjaman maupun rekening efek, karena nantinya verifikasi data kependudukan menjadi lebih efisien dan sangat akurat. 
“Kerja sama dengan Kemendagri bisa mempercepat bank pembangunan daerah (BPD) dalam mengimplementasikan Program Transformasi BPD, antara lain meliputi penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), pendalaman produk dan peningkatan kualitas layanan, penerapan tata kelola dan pengendalian risiko, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi,” katanya seperti dikutip dari okezone com
OJK juga akan menegaskan pentingnya efektivitas peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah. Saat ini juga telah terbentuk 73 TPAKD yang tersebar di 31 provinsi dan juga sekitar 42 kabupaten/kota. 
“Kami dengan bantuan Kemendagri, untuk bersama-samamerevitalisasi peran TPAKD ini agar lebih efektif lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui tersedianya akses keuangan masyarakat di daerah,” tegasnya seperti dikutip dari okezone com
Sebagai informasi, Mengenai Lembaga Keuangan Mikro atau sesuai amanat Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK juga sangat mengharapkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan lembaga keuangan mikro yang jumlahnya banyak dan juga tersebar.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Jokowi Gagas Akan Ada Bulog Khusus Untuk Rotan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here