 |
| Ilustrasi via Twitter |
KabarUang.com, Jakarta – Melalui program bantuan sosial (bansos) maupun target sasaran peemrintah serius memberantas kemiskinan dan ketimpangan. Kedua program ini adalah bukti nyata yang dilakukan pemerintah.
“Kebijakan peningkatan anggaran untuk bantuan sosial merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat lapisan bawah,”ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (2/2/2019) seperti yang dilansir dari wartaekonomi.com.
Beliau yang hadir pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor pada Jum’at itu mengatakan bahwa bansos adalah salah satu program yang bisa memberantas kemiskinan.
“Salah satu program bantuan sosial berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintergrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra,”ujar Airlangga.
Pada tahun 2019 ini pemerintah menaikkan anggara PKH menjadi Rp 34,4 triliun yang sebelumnya hanya Rp 5,6 triliun. Pada pertengahan Januari 2019 angka kemiskinan di Indonesia sudah turun dari 9,82 ke 9,66 persen menurut data yang tercantum di Badan Pusat Statistik (BPS).
Disisi lain, terdapat empat faktor yang membuat PKH menjadi cara efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertama PKH untuk pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan ini, kebutuhan pokok masyarakat terjamin, sehingga gizi keluarga pun terjaga.
Faktor yang kedua yaitu PKH melalui pandamping, maksudnya penerima PKH diharuskan untuk menorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih mengutamakan pendidikan, kesehatan, serta kemandirian ekonomi keluarga. Untu itu, para penerima bansos diminta kesungguhannya dalam mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM dapat meningkat.
Selanjutnya, faktor ketiga PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk kerja sosial. Dilansir dari wartaekonomi.com saat ini sudah ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping. Faktor terakhir ialah PKH aktif dalam memerangi kemiskinan karena program ini menjangkau masarakat luas.
Jadwal pencairan PKH ini sendiri dimajukan satu bulan lebih awal, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Harry Hikmat selaku Dirjen Pelrindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI mengatakan bahwa jumlah KPM PKH ini terus bertambah setiap tahunnya. Mulai dari 2,79 juta KPM pada tahun 2014, kemudian 3,5 di 2015, lalu menjadi 5,9 juta di 2016, kemudian menjadi 6,2 juta di 2017, tahun 2018 lalu jumlahnya menjadi 10 juta KPM.
