 |
| Ilustrasi via Twitter com |
KabarUang.com, Jakarta – Langkah awal kemajuan penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia diawali dengan penandatangan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan Swiss. Hal ini disampaikan oleh pengamat perpajakan Center for Indonesia Texation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.
“Kami mengapresiasi penandatanganan MLA ini sebagai sebuah langkah maju yang akan bermanfaat bagi kedua negara, terutama bagi Indonesia dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss,”ujar Yustinus, Selasa (5/2) dilansir dari antaranews.com.
Perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Swiss merupakan upaya yang dilakukan pemerintah terkait memastikan bahwa badan hukum Indonesia atau warga Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan tindak kejahatan penggelapan pajak atau bahkan kejahatan perpajakan lainnya. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yang resmi ditandantangi pada Senin (4/2) lalu.
Yustinus mengatakan bahwa ada alasan tersendiri mengapa pihak pemerintah cepat emenandatangi perjanjian tersebut bahkan segera menerapkannya. Namun, beliau mengatakan perlu dilakukan pengujian yang mendalam agar didapatkan hasil analisis yang akurat.
“Tindak pidana perpajakan merupakan pintu masuk yang paling mungkin dilakukan. Tentu saja koordinasi dan sinergi kelembagaan mutlak dibutuhkan, maka pembentukan gugus tugas antara KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan Ditjen Pajak perlu segera dibentuk,”ujarnya.
Perjanjian MLA ini juga menjadi tonggak dasar penegakan hukum serta pembangunan tata kella negara yang transparan dan akuntabel karena perjanjian ini merupakan tindak lanjut untuk menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana baik korupsi, perpajakan, pencucian uang, guna memenuhi rasa keadilan publik, termasuk rasa keadilan bagi warga yang taat pajak dan patuh terhadap hukum perpajakan. Untuk itu, ada baiknya pemerintah mengindahkan perjanjian Mutual Legal Assistance ini. Namun, beliau mengatakan ada beberapa yang menjadikan hal ini sebagai tantangan sendiri bagi Indonesia.
“Batu uji berikutnya adalah keberanian untuk melakukan investigasi, termasuk kemungkinan menyentuh elite dan oligarkh yang kuat kuasa, yang kemungkinan pajak dan lemahnya sistem hukum Indonesia,”tutupnya.
