 |
| Ilustrasi Dirjen Perhubungan Darat via pab-indonesia co id |
KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi telah menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118/ 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus adalah merupakan produk terbaik yang sudah dihasilkan melalui suatu proses pembelajaran yang cukup panjang.
“Pembuatan regulasi sudah selesai. Saya berikan apresiasi bagi tim 7. Katakanlah regulasi ini menurut saya sudah mendekati pada prosesnya dan hal-hal yang sudah disampaikan dalam regulasi ini sudah ditampung,” kata Budi, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa(5/2/2019) seperti dikutip dari okezone com
“Saya minta setelah Lebaran dapat dilaksanakan dan harapannya tidak ada lagi gesekan antara online dan yang konvensional setelah diaplikasikan. Saya sangat berharap pada Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten/kota, walaupun ada kekurangan inilah yang terbaik yang sudah kita lakukan,” lanjut Dirjen seperti dikutip dari okezone com
Budi juga selalu berharap supaya tidak ada lagi resistensi di tingkat bawah sehingga tidak ada lagi kejadian gugatan terhadap regulasi seputar Angkutan Sewa Khusus atau ASK. Menurut pendapatnya, aspek keselamatan menjadi hal penting yang pertama dituju. Selain tim 7 yang ikut andil berdiskusi sejak awal, ada juga berbagai kementerian yang turut serta mengantarkan lahirnya peraturan PM 118/2018 ini yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengawal regulasi ini.
“Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga sama-sama memikirkan hal ini demi kita segera menyelesaikan aturan mengenai taksi online,” jelas Dirjen Budi seperti dikutip dari okezone com
Staf Ahli Bidang Logistik, kemudian Multimoda, dan juga Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menyatakan, bahwa perubahan keempat kali ini sudah dianggap cukup.
“Kenapa selama ini Kemenhub akomodatif? Ini bukti pemerintah ada dan untuk menjembatani seluruh kebutuhan pengemudi, masyarakat, serta aplikator,” jelas Cris seperti dikutip dari okezone com
“Kita ingin transportasi termasuk ASK adalah transportasi “Selamanya”: Selamat, Aman, dan Nyaman. Mari kita akhiri polemik tentang aturan ini dan lakukan aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” lanjut Cris seperti dikutip dari okezone com
Baca Juga Alasan Mengapa Selebgram dan Youtuber Harus Kena Pajak, Karena Punya Penghasilan Fantastis
