Jokowi Berjanji Keinginan THL Pertanian Yang Ingin Jadi ASN

Advertisement

Jokowi Berjanji Keinginan THL Pertanian Yang Ingin Jadi ASN

Minggu, 03 Februari 2019
Ilustrasi Jokowi via thejakartapost com
KabarUang.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan dan sedikit memberikan angin segar atas perekruttan tenaga harian lepas dan juga tenaga bantu penyuluh pertanian atau yang disebut dengan THL-TBPP yang nantinya akan menjadi pegawai negeri sipil. Karena pemerintah kini masih kekurangan sebanyak 40 ribu penyuluh pertanian. 
"Kita sampai saat ini, masih kurang 40 ribu. Kalau bisa diisi bapak ibu, saudara sekalian, ya Alhamdulillah. Akan lebih baik, karena bapak ibu sekalian yang punya pengalaman di lapangan," kata Jokowi, saat acara silaturahmi bersama ribuan THL-TBPP di GOR Jatidiri Semarang, Minggu 3 Februari 2019 seperti dikutip dari viva co id

Jokowi juga mengatakan bahwa ada suatu proses pengangkatan PNS penyuluh pertanian yang tak bisa dilakukan secepatnya dan secara cuma-cuma. Karena, hal itu sangat diperlukan payung hukum, agar legalitasnya dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Presiden Jokowi ini dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk membahas perihal ini. Termasuk juga untuk meninjau rancangannya agar tak menyalahi aturan dan undang-undang. 

"Saya enggak mau ngomong manis-manis, tetapi kalau memungkinkan, ya kenapa tidak. Setelah saya balik, akan ketemu Menpan-RB. Rabu atau Kamis, sudah ada kepastian," jelas Jokowi seperti dikutip dari viva co id

Pada saat ini payung hukum yang telah ada adalah Perpres soal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN terdiri dari dua, yakni pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keberadaan penyuluh pertanian, menurut penilaian Jokowi sangat penting demi menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Selama 2014-2018, ia mengklaim sudah mampu menekan impor jagung menjadi sekitar 180 ribu ton dari kondisi semula sebanyak 3,6 juta ton.