Defisit Migas Turun Bulan Januari Menko Darmin Beri Penjelasan

0
Ilustrasi Menko Darmin via monoter id
KabarUang.com, Jakarta – Pemerintah telah menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia yang melebar sampai mencapai US$1,16 miliar pada bulan Januari di tahun 2019 ini, dibanding dengan posisi pada bulan Januari 2018, yang hanya sebesar US$760 juta, bukan menandakan bahwa ada kebijakan telah ditempuh seluruhnya itu gagal.

Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa itu adalah karena defisit minyak dan gas bumi pada periode tersebut mampu turun dari yang tadinya sebesar US$935,6 juta turun menjadi US$454,8 juta. Walaupun, defisit non migas cenderung memburuk dari surplus sebesar US$179,6 juta menjadi sebesar US$704,7.

Baca Juga  PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Percepat Akuisisi Bank Kecil

“Ya, memang defisitnya Januari ini membesar dibanding Januari tahun lalu. Tapi kalau dipecah dua, menariknya defisit non migas memang naik Januari ke Januari, tetapi migas turun,” kata Darmin, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat 15 Februari 2019 seperti dikutip dari viva co id

Darmin juga harus memastikan, bahwa turunnya defisit migas tersebut tidak dapat dipungkiri atau dipengaruhi oleh kebijakan mandatori perluasan penggunaan bahan bakar campuran solar dengan minyak kelapa sawit yang hanya sebesar 20 persen atau Biodisel 20 (B20).
“Artinya, kebijakan B20-nya adalah pengaruhnya terhadap neraca perdagangan migas. Tapi tentu, untuk non migas kami baru susun kebijakan yang jangka pendek,” tutur dia, saat ditemui di kantornya, Jumat 15 Februari 2019 seperti dikutip dari viva co id
Ke depannya pemerintah akan terus menggunakan model strategi kebijakan jangka pendek tersebut, demi dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Untuk yang non-migas nya ada kebijakan yang ditempuh yang harus difokuskan untuk barang-barang ekspor non-komoditas.
Salah satu contohnya,  yaitu kebijakan simplifikasi ekspor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi atau dengan kata lain yaitu Completly Build Up atau CBU, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi, yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019.
“Artinya, kita perlu lihat ke komoditas yang bukan sepenuhnya dibilang komoditas. Kalau komoditas itu kan kesannya lebih ke hasil pertambangan dan perkebunan, tetapi nanti lebih cenderung ke industri. Industrinya apa? Kami sedang rumuskan. Bisa apa lagi? Misalnya garmen, tekstil,” ujar dia seperti dikutip dari viva co id
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here