Bos Jasa Marga Buka-bukaan Soal Tol Trans Jawa yang Mahal

Advertisement

Bos Jasa Marga Buka-bukaan Soal Tol Trans Jawa yang Mahal

Selasa, 05 Februari 2019
ilustrasi via swa co id


KabarUang.com , Jakarta - Tarif Jalan Tol Trans Jawa yang mahal menuai keberatan dari kalangan pengusaha hingga sopir angkutan barang maupun penumpang. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengingatkan bahwa operator akan menderita kerugian apabila tingkat okupansi jalan tol rendah.

Salah satu operator jalan tol di Tanah Air, PT Jasa Marga Tbk (JSMR), memiliki penilaian tersendiri terkait keberadaan sekaligus Jalan Tol Trans Jawa. Simak penjelasan lengkap Direktur Jasa Marga Desi Arryani terkait permasalahan tersebut ketika ditemui seusai RUPS JSMR di Jakarta.


Asosiasi mengeluhkan tarif Jalan Tol Trans Jawa yang mahal. Tanggapan Anda? 
Tapi saya juga mendengar (ada pihak-pihak) yang sangat happy (senang) dengan Jalan Tol Trans Jawa. Mungkin kita melihat dua sisi saja ya, kan semua ada hitam putih, siang malam, dan seterusnya.


Saya banyak sekali mendengar, menerima ucapan "aduh terima kasih", "kita lancar", "kita cepet". Mungkin mahal, oke. Tapi kita malah bisa sangat cepat, nyaman, banyak juga saya dengar kayak gitu. 


Berarti akan ada kajian soal tarif tol ini?

Kita sudah mengkaji tarif tol. Sudah yang sesuai kita laporkan. Kita akan kaji lagi lebih dalam karena kan tidak ada sejarahnya. Ini kan pertama kali tersambung, belum ada data. Kita tunggu. Satu bulan lagi kita review. Belum bisa jadi yang kemarin itu planning, asumsi, kan belum ada sejarah.


Kemungkinan tarif ini akan turun?

Enggak, saya gak bilang gitu. Ini kan bicara pengajuan traffic (lalu lintas). 


Dalam waktu satu bulan akan dikaji?

Satu bulan, dua bulan, yang jelas kan tarif kemarin berlaku dua bulan.


Setelah itu?
Kan sudah berlaku diskon. 


Apakah akan ada kompensasi?
Itu juga dari pemerintah deh. Kalau dari sisi kami kan ada investasi baru. Bagaimana terus dampaknya kalau ada investasi baru, kan perubahan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) dan seterusnya. 


Bagaimana pemerintah kan balik lagi ke beliau (pemerintah). Kalau misalnya ada investasi baru tapi tidak ada kelayakan bisnisnya gak mungkin kita bisa respons. Tapi kalau ada investasi baru dihitung kelayakan bisnisnya jelas itu namanya bisa-bisa saja.