 |
| Ilustrasi via Twitter com |
KabarUang.com, Jakarta – Maksud kedatangan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, H.E Ola Elvestuen beserta delegasinya ke Indonesia tidak lain adalah dalam rangka pertemuan bilateral yang membahas soal penguatan kerjasama Reduction Emission on Deforestation and Degradation (REDD+) serta lingungan hidup antara kedua negara tersebut.
Kedatangan Beliau juga menyampaikan rasa apresiasinya kepada negara Indonesia yang sudah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
“Pemerintah Norwegia mengapresiasi tinggi komitmen, upaya dan capaian Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta isu-isu kehutanan dan lingkungan hidup selama ini. reduksi emisi Indonesia dalam kerangka kerjasama Indonesia-Norwegia sebagaimana Letter of Intent (Lol) tahun 2010 senilai 1 milyar USD menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah Norwegia terbuka terhadap penguatan kerjasama kedua negara di masa depan, khususnya pasca 2020,”ujar Menteri Ola seperti dilansir dari inilah.com.
Tinjauan independen (independent review) ini sudah dilakukan sejak 2011, 2013, dan terakhir pada tahun 2018. Pemerintah Norwegia melakukan tinjauan independen terhadap Lol Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari REDD+.
Beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tinjauan tersebut ialah mengenai izin baru perkebunan kelapa sawit, pelaporan dan verifikasi (MRV), sistem monitoring, mekanisme pendanaan RED+, program perhutanan sosial, kebijakan satu peta (One Map Policy), hingga dukungan terhadap masyarakat terhadap pihak di level sub-nasional serta masyarakat.
Dari pihak Indonesia sendiri, Menteri Siti mengatakan bahwa langkah korektif seperti moratorium hutan primer dan lahan gambut, pembentukan Badan Restorasi Gambut, upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan bahkan penerapan hukum yang tegas merupakan komitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia yang merubah target penurunan emisi GRK yang asalnya 26% pada tahun 2020 menjadi 29% pada tahun 2030 mendatang.
“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Indonesia bahwa hutan Indonesia memiliki kontribusi nyata dalam pengendalian perubahan iklim global,”ujar Menteri Siti.
Tak hanya itu, Pemerintah juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat di sekitar hutan dengan adanya program penghutanan sosial. Program ini memiliki tujuan diantaranya menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, mengurangi konflik permasalahan lahan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu Menteri Siti mengatakan bahwa ini merupakan tugas bagi semua pihak yang terlibat.
“Semua ini membutuhkan sinergis dan upaya nyata tidak hanya dari Indonesia namun juga berbagai negara sahabat,”tutupnya.
