 |
| Ilustrasi via MediaIndonesia com |
KabarUang.com, Jakarta – Berdasarkan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dana langsung untuk masyarakat dalam rangka menata kampungnya.
Pada pasal 47 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa ormas memiliki kemungkinan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di bawah pengawasan tim pengawas.
“Perpres membolehkan pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan pembangunan ini kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas,”ujar Anies, pada Jum’at (1/2/2019) dilansir dari bisnis.com.
Maka, melalui Perpres No.16/2018 itu Pemprov DKI Jakarta diperbolehkan menggunakan APBD yang ada untuk masyarakat dengan catatan, nantinya anggaran tersebut dikerjakan sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Tujuannua adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya sangat grass root itu dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa kepemilikannya tinggi,”ujar Anies Baswedan.
Beliau pun percaya terhadap masyarakat, bahwa masyarakat bisa memiliki potensi untuk menata kampungnya sendiri. Jadi, tak ada keraguan atau rasa khawatir bahwa penataan tersebut tidak berjalan karena inkompetensi.
Selain itu, belanja pegawai juga bisa ditekan jauh lebih hemat melalui swakelola dalam melakukan pembangunan dengan bekerjasama kontraktor. Bersama dengan program ini pun, masyarakat memiliki peran aktif dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, Anies meminta kepada dinas yang terlibat untuk lebih menerima masukan dari masyarat dan bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi belaka.
“Saat bertemu dengan masyarakat, maka datang untuk belanja ide. Jangan bertemu masyarakat itu kecenderungan kita itu sosialisasi. Kalau belanja ide dari masyarakat itu solusinya aplikatif,”ujar Anies
Namun, perlu diperhatikan pula saran yang diberikan masyarakat itu, karena tidak semuanya bisa diakomodasi.
Disisi lain, Kelik Indriyanto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan DKI Jakarta mengatakan bahwa rencana melibatkan masyarakat dalam menjelankan rencana ini tdak bertentangan dengan rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis kawasan melalui peningkatan koefisien lantai bangunan (KLB).
RTRW yang sedang disusun ini memungkinkan adanya urban renewal yang bukan hanya melibatkan Pemrov DKI Jakarta saja tetapi juga melibatkan pihak swasta secara langsung.
“Jadi ke depan RTRW kita berorientasi pada perencanaan kawasan. Perizinan juga orientasinya kawasan dan bukan pesil karena selama ini yang kita lakukan berorientasi persil,”tambah Anie pada Rabu (30/1/2019).
Beliau mengatakan bahwa tidak meratanya bangunan di suatu kawasan dikarenakan perencanaan yang dilakukan selama ini dilakukan per persil. Hal ini mengakibatkan koefisien lantai bangunan untuk area pinggir jalan raya relatif lebih tinggi dibanding dengan area yang jauh dengan jalan raya seperti dikutip dari bisnis.com.
“Jadi kalau kemarin kita lihat DKI Jaakarta ini luas sekali bangunannya ada dimana-mana tapi pendek semua, sementara DKI Jakarta harus naik keatas,”tuturnya.
