Utang Pemerintah Tembus Rp 4.418 T, Ini Rincian Pemakaiannya Kata Darmin

0
Ilustrasi via Merdeka com

KabarUang.com, Jakarta – Utang pemerintah yang melambung pada masa kepemimpinan Joko Widodo mencapai Rp 4.418 triliun atau sekitar 29,98 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan terkait utang pemerintah yang melambung, beliau mengatakan pemerintah sudah sangat hati-hati dalam mengelola utang. Hal ini dikarenakan setiap Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan utang sudah dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Poin saya, utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati, dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan, gitu kan,”ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/01/2019) yang dikutip dari viva.com.

Baca Juga  Jokowi : Pariwisata RI Kalahkan Kelapa Sawit Menyumbang Devisa Terbesar

Beliau juga mengatakan bahwa utang sebesar itu masih dalam zona yang aman, karena masih banyak negara lain yang memiliki rasio utang terhadap PDB nya lebih tinggi dibanding Indoensia.

Debt to GDP ratio setahu saya (Indonesia), 30 persen itu tidak tinggi. Tetapi, kami juga tidak mengatakan, kita kemudian mau sembrono, kan tidak juga, kami tetap hati-hati. Makanya, kami katakan defisit akan semakin diperkecil,”ujar Menteri Keuangan itu.

Pengelolaan utang yang dikatakan Sri Mulyani itu berdampak pada infrastruktur yang terjaga, kemiskinan yang mengalami penurunan, terciptanya kesempatan kerja, dan pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah.

Di sisi lain, Darmin selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan utang pemerintah yang melambung itu digunakan untuk hal-hal yang produktif bukan konsumtif. Hal ini seperti yang beliau katakan, “Gini, utang itu you pakai buat apa ? kalau pakai utang untuk Cuma mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kali itu menghasilkan sesuatu. Prinsipnya dia sehat. Tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif,”ujar Darmin seperti yang dilansir dari detikfinance.com.

Baca Juga  MRT Tidak Punya Sertifikat Tanah, Salah Kah?

Hal-hal produktif itu mencakup membangun banyak infrastruktur, mulai dari jalanan, pelabuhan, waduk, dan lain sebagainya. Nantinya hasil dari infrastruktur itu akan dirasakan dalam jangka panjang.

“Begini, hasil struktur itu masih 10-20 tahun lagi. Dia kalau bangun pelabuhan hasilny atidak hanya sekarang, 10 tahun lagi. Jalan tol juga, waduk begitu juga. Jadi, tidak bisa menghitung begitu saja sekarang. Karena ini jangka panjang dampaknya,”ujarnya.

Baca Juga  Tenaga Kerja Kita Skill nya Masih Rendah Kata Jusuf Kalla

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu yang terpenting utang pemerintah masih dalam batas normal. Seperti yang beliau katakan kepada detikfinance.com “Nominal naik ya iya, angkanya itu kita masih dalam range yang menurut ukuran dunia itu masih istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal,”ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here