Unjuk Rasa Masyarakat Indonesia Perihal Adanya TKA di Negeri Sendiri

Advertisement

Unjuk Rasa Masyarakat Indonesia Perihal Adanya TKA di Negeri Sendiri

Senin, 28 Januari 2019
Ilustrasi Menaker Hanif via fajar co id
KabarUang.com, Jakarta - Beredar Isu tenaga kerja asing atau yang disingkat dengan TKA kembali marak ditengah-tengah masyarakat pada belakangan ini, menyusul juga ada video unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh PT Indonesia Morowali Industrial Park, pada hari Kamis 24 Januari 2019 yang dilakukan pada pagi hari dan telah sempat viral di beberapa media sosial. Disitu dikatakan dalam video itu, bahwa pekerja di Morowali didominasi oleh pekerja asing asal China.

Kemudian M. Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan  menekankan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia masih cukup terkendali dan bisa dikatakan tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada sebesar 263 juta jiwa, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir menurutnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa sampai akhir tahun 2018, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sudah tercatat ada sebanyak 95.335 orang. Sementara itu, yang berada di Kawasan Industri Morowali, dikatakan hanya ada kurang lebih  sekitar 3.000 orang.

Hanif juga membandingkan bahwa pada jumlah TKA yang bekerja di negara lain dengan total jumlah penduduknya. Misalkan saja di Singapura, jumlah TKA mencapai seperlima dari jumlah penduduknya. Bahkan di Qatar, jumlah TKA jauh lebih besar denagn dibandingkan total dari jumlah penduduknya.

"Dengan demikian, jumlah TKA di Indonesia, masih sangat amat terkendali sehingga tak perlu dikhawatirkan," ujar Hanif, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Sabtu 26 Januari 2019 seperti dikutip dari viva co id
Hanif juga menjelaskan, untuk bekerja di Indonesia, TKA harus memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku, yang bisa dikatakan ketentuan itu atau persyaratannya cukup berat. Dengan adanya ketentuan atau persyaratan yang berlaku, ditegaskan lagi disini hanya sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap penggunaan TKA di negara Indonesia.

"Mereka yang masuk ke Indonesia harus punya izin kerja dan izin tinggal. Mereka juga harus punya syarat pendidikan, harus penuhi kompetensi, harus duduk di jabatan tertentu, bekerja di lokasi tertentu dan bekerja dalam lokasi tertentu," lanjut Hanif seperti dikutip dari viva co id

Persyaratan lain untuk TKA yang ingin bekerja di Indonesia yaitu harus membayar pajak senilai US$100 setiap orang per bulannya. Keharusan pembayaran pajak tersebut bisa dikatakan juga sebagai bentuk pengendalian pemerintah untuk memastikan agar TKA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

"Pemerintah menindak tegas jika TKA melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tak berizin, melanggar izin, ilegal atau semacamnya. Seluruh aparatur pemerintah, baik pengawas imigrasi, pengawas tenaga kerja, kepolisian dan Pemda, juga akan melakukan pengawasan secara rutin, periodik dan kontinyu," tegas Hanif seperti dikutip dari viva co id