Tingginya Pertumbuhan Utang Pemerintah, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Masih Berhati-Hati

Advertisement

Tingginya Pertumbuhan Utang Pemerintah, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Masih Berhati-Hati

Sabtu, 26 Januari 2019
Ilustrasi Sri Mulyani via nulis co id
KabarUang.com, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, menjelaskan mengenai tingginya pertumbuhan utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini yang sudah mencapai Rp4.418,3 triliun atau 29,98 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Yang dalam empat tahun ini utang pemerintah bertambah menjadi sebesar Rp1.809,6 triliun.
Sri juga menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mengelola utangnya secara hati-hati dan selalu bertanggung jawab. Karena, seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan APBN adalah termasuk dalam utang dan kini sudah dibahas bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

"Poin saya, utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati, dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan, gitu kan," kata Sri di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Januari 2019 seperti dikutip dari viva.co.id

Utang pemerintah yang mencapai Rp4.148 triliun belum masuk pada level yang sangat mengkhawatirkan. Karena, masih banyak negara lainnya yang memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih tinggi dari negara Indonesia, Meski begitu Indonesia dan Pemerintahannya harus cepat tanggap, diusahakan mungkin utang negara segara selesai dan tidak ada lagi persoalan utang piutang.

"Debt to GDP ratio setahu saya, (Indonesia) 30 persen itu tidak tinggi. Tetapi, kami juga tidak mengatakan, kita kemudian mau sembrono, kan tidak juga, kami tetap hati-hati. Makanya, kami katakan defisit akan semakin diperkecil," katanya seperti dikutip dari viva.co.id

Sri juga mengatakan bahwa defisit APBN tahun 2018, yang sebesar 1,7 persen merupakan capaian yang baik dibandingkan dengan negara yang lain. Angka itu juga sudah lebih baik dibandingkan dengan asumsi defisit APBN tahun 2018, yang  sudah ditetapkan sebesar 2,19 persen.

"Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya enggak lah," ujarnya seperti dikutip dari viva.co.id

Sri menilai perihal pengelolaan utang yang baik itu berdampak kepada infrastruktur yang terjaga, pendidikan bisa saja dibiayai pemerintah, kemiskinan akan turun dan akan adanya kesempatan kerja yang terjadi. Tak hanya itu, meskipun ekonomi Indonesia terkena guncangan dari faktor eksternal, defisit APBN tidak membengkak.

"Jadi, poin saya, melihat utang harus sebagai suatu keseluruhan kebijakan. Makanya, Indonesia dapat investment grade, outlook-nya tetap stabil. Padahal, situasi di banyak negara, misalnya di AS saja sudah dianggap outlook-nya negatif, karena mereka sudah shutdown," kata dia seperti dikutip dari viva.co.id

"Negara lain yang debt to GDP ratio-nya 60 persen, 80 persen, 90 persen, defisitnya lebih besar. Jadi, lihat dari perspektif itu," katanya seperti dikutip dari viva.co.id