KPPU Panggil Maskapai Terkait Dugaan Kartel Pesawat

Advertisement

KPPU Panggil Maskapai Terkait Dugaan Kartel Pesawat

Selasa, 22 Januari 2019
ilustrasi via liputan6 com


KabarUang.com , Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku telah memanggil beberapa maskapai penerbangan sebagai tahap awal penelitian terkait dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan tarif pesawat domestik. KPPU juga telah meminta informasi terkait regulasi yang diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 


Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pemanggilan dilakukan sejak pekan lalu pihaknya menetapkan untuk melakukan penelitian terkait dugaan ini. Namun, KPPU enggan membeberkan maskapai mana saja yang dipanggil. 


"Kami sudah panggil, tapi saya tidak bisa sampaikan siapa sajanya. Ini kami lakukan untuk verifikasi karena semua harus diberi kesempatan," ucap Guntur di kantornya, Senin (21/1). 


KPPU juga enggan menjabarkan informasi awal apa saja yang sudah dikantongi pihaknya untuk menindaklanjuti penelitian atas dugaan kartel ini. Namun, secara garis besar, informasi yang digali lebih dititikberatkan pada pemasangan tarif pesawat. 


"Sebenarnya ketika memeriksa, kami sesuaikan dengan alat bukti, saksi, dan lainnya. Biasanya kami periksa soal penetapan harga, jumlah produksi, dan area pemasaran. Tapi kali ini kami fokus teliti soal harga," terangnya. 


Dengan informasi yang dikantongi saat ini, Guntur bilang, lembaganya masih perlu waktu untuk menyempurnakan penelitian dan menindaklanjuti dugaan kartel ini. Bersamaan dengan masih berlangsungnya tahap pematangan penelitian, ia belum bisa memberi estimasi target penelitian harus rampung dan bisa maju ke tahap selanjutnya. 


"Penelitian ini tidak ada batas waktu, karena kami juga tidak ada wewenang menyadap sampai menangkap. Yang jelas, setelah penelitian ini, kami lihat apakah cukup untuk lanjut atau tidak, apakah butuh perpanjangan waktu atau tidak," katanya. 


Bila tahap penelitian ini berlanjut, maka selanjutnya KPPU akan memasuki tahap pemeriksaan hingga persidangan akhir. Barulah pada persidangan dapat dibuktikan apakah para maskapai benar-benar melakukan pengaturan tarif pesawat atau tidak. 


Lebih lanjut, bila para maskapai benar-benar terbukti, maka hukuman yang diberikan berupa denda maksimal Rp25 miliar. Sanksi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 


Selain sanksi tersebut, Guntur bilang, masih terbuka pemberian sanksi tambahan dari Kemenhub. "Tapi sanksi itu bukan domain kami, melainkan kementerian teknis," ujarnya. 


Di sisi lain, bila ada indikasi dorongan dari Kemenhub yang sengaja diberikan kepada para maskapai untuk bersama-sama menurunkan tarif pesawat, maka hal itu tak serta merta pula menunjukkan ada unsur pelanggaran dari pihak regulator. Bersamaan dengan itu, KPPU juga tidak bisa memberikan sanksi kepada Kemenhub. 


"Kami hanya bisa advokasi kebijakannya saja ke depannya seperti apa," ungkapnya. 


Sebelumnya, KPPU mengendus ada dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat untuk penerbangan domestik karena para maskapai secara bersama-sama menaikkan dan menurunkan tarif pesawat pada beberapa waktu lalu.


Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini tak ada aroma kartel dalam kenaikan dan penurunan tarif pesawat oleh para maskapai. Namun, ia mempersilakan KPPU untuk memeriksa dugaan kartel tersebut. 


"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat. Tapi kalau menurut saya tidak (ada kartel)," katanya. 


Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga tak percaya bila ada dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat. Apalagi, yang turut melibatkan maskapai pelat merah, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 


"Tidak mungkin dong, karena semua itu ada regulatornya, yaitu Kementerian Perhubungan," tekannya.