Joko Widodo, Meninjau Penerapan Online Single Submission Atau Sistem Perizinan Satu Pintu

0
Ilustrasi Joko Widodo via thejakartapost com

KabarUang.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengaku telah meninjau beberapa penerapan online single submission atau bisa disebut dengan sistem perizinan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sistem ini diserahkan ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, karena masih ada aturan yang masih perlu diubah.

“Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik, memberikan pelayanan untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan online, bisa ngisi dari kantor, bisa ngisi dari rumah seperti apa prosesnya,” jelas Jokowi di Kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari viva.co.id

Jokowi juga menuturkan dengan adanya sistem ini, maka akan mudah dan sangat mempercepatan. Yang dimana selama ini tentang masalah izin investasi kerap menjadi persoalan. Dan membuat peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia, kini jauh mesorot dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Persoalan ini, juga menjadi salah satu hambatan bagi para investor. hingga mengakibatkan terjadi untuk tidak jadi menanamkan investasinya di negara kita di Indonesia.

Baca Juga  Jalanan Makin Macet Akibat DP 0 Persen Kata OJK

“Ya, tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin perizinan, kalau saya lihat ya cepat,” katanya seperti dikutip dari viva.co.id

Di BKPM untuk online single submission/OSS-nya sudah dibatasi untuk dua perizinan. Yaitu izin-izin permulaan, izin nomor induk, dan juga izin usaha. Akan tetapi, sekarang izin itu bisa langsung diperoleh tidak usah menunggu lama lagi maka dari itu sangat mempermudah para investor, untuk langsung memulai aktivitasnya.

Baca Juga  IHSG Kini Tengah Bergerak Datar di Angka 6.480

“Itu langsung bisa memulai kegiatan investasi, sambil menunggu lagi ada yang namanya service level agreement selama satu bulan menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Tetapi, sudah bisa memulai dulu,” jelas Jokowi seperti dikutip dari viva.co.id

Namun untuk mengintegrasikannya ke seluruh kabupaten dan kota, serta sebanyak 34 provinsi, bukan perkara yang mudah. Karena, tidak jarang hambatan perizinan itu bukan di pusat melainkan di daerahnya itu sendiri. Maka dari itu, dibuatlah service level agreement.

“Ya, tadi service level agreement itu, kalau satu bulan daerah enggak mengeluarkan, artinya sudah otomatis berjalan, itu dipaksa,” katanya seperti dikutip dari viva.co.id

Jokowi juga berjanji bahwa kedepannya ia akan terus mengumpulkan para bupati dan walikota, agar persoalan ini bisa teratasi dan investasi menjadi gampang, semua ini dilakukan untuk kesejahteraan Indonesia.

Baca Juga  Investor dan Analis Jadi Berinvestasi Saham

“Kita melihat ini dulu, baru nanti akhir bulan ini kita kumpulkan bupati/walikota untuk mensingkronkan sistem ini dengan sistem-sistem yang ada di daerah. Di daerah, punya kok PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di provinsi punya, pusat punya,” jelas Jokowi seperti dikutip dari viva.co.id

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here