YLKI Minta Pemborosan Maskapai Jangan Dibebankan ke Konsumen

Advertisement

YLKI Minta Pemborosan Maskapai Jangan Dibebankan ke Konsumen

Sabtu, 26 Januari 2019
ilustrasi via tribunnews com

KabarUang.com , Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai inefisiensi biaya operasional maskapai seharusnya tak berdampak pada tarif pesawat terbang bagi konsumen. Pasalnya, tata kelola perusahaan yang buruk adalah kesalahan manajemen, dan seharusnya menjadi tanggung jawab maskapai seutuhnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memberi contoh biaya sewa pesawat (leasing) yang dilakukan maskapai. Ia berkisah, terdapat satu maskapai yang memiliki biaya leasing 20 persen lebih mahal dibanding maskapai lainnya. Hal ini, lanjut dia, terungkap saat dia bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) beberapa waktu lalu terkait tarif tiket pesawat terbang.

"Ini kan kesalahan masa lalu dari manajemen maskapai, sehingga inefisiensi ini harusnya tidak dibebankan ke konsumen. Memang ini seharusnya dikeluarkan dari komponen tarif tiket pesawat," jelas Tulus.

Ia melanjutkan, mahalnya tarif pesawat tentu akan menjadi disinsentif bagi konsumen. Hasilnya, semakin sedikit masyarakat yang mau menggunakan jasa transportasi penerbangan. Apalagi, hal ini sudah terbukti beberapa waktu yang lalu.

Tulus mencontohkan kasus di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, di mana 433 penerbangan dibatalkan karena jumlah penumpang turun drastis lantaran harga tiket pesawat kian menukik.

"Ini bisa jadi bumerang bagi maskapai dan pemerintah. Pertama, ratusan penerbangan dibatalkan karena sepi penumpang. Di samping itu, kunjungan ke beberapa tujuan wisata jadi turun. Memang harus ada tindakan pemerintah terkait hal ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan biaya leasing pesawat menjadi komponen penting di dalam biaya operasional dengan porsi rata-rata 25 persen hingga 30 persen dari total biaya. Adapun, komponen terbesar biaya operasional maskapai merupakan avtur dengan rata-rata 35 persen hingga 45 persen dari total beban operasional.

Apalagi, beban maskapai semakin berat setelah seluruh komponen biaya dibayar menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Hanya saja, penerimaan masih didapat dalam bentuk rupiah.

"Industri airline ini dalam keadaan tidak mudah, banyak airline di dunia yang bangkrut. Dan memang karakter dari industri airline itu capital intensive, orangnya juga banyak tapi cost dalam dolar AS," imbuh Budi beberapa waktu lalu.