Denda 500.000 Rubel Akibat Tak Patuhi UU Federasi Rusia

Ilustrasi via Geeq.com

KabarUang.com, Jakarta – Baru saja perusahaan Google dijatuhi hukuman denda sebesar 500.00 Rubel oleh Rusia akibat tidak memenuhi peraturan penghapusan hasil pencarian terlarang. Hukuman denda ini dijatuhkan pada Selasa (11/12/2018).

Pada awal November 2018 silam Rusia telah mengajukan tuntutan perdata kepada Google melalui lembaga pengawas komunikasi Roskomnadzor. Pihaknya mengatakan bahwa Google digugat akibat tidak terbuhung secara tepat waktu ke Sistem Informasi Negara Federal.

Pasalnya Sistem Informasi Negara Federal ini sudah mencantumkan daftar situs-situs yang dilarang dan diyakini oleh Moskow mengandung informasi yang ilegal. Jadi, perusahaan Rusia menggugat Google karena jelas perusahaan tersebut tidak terdeteksi sudah tersambung dengan lembaga pengawas komunikasi di bawah Kementrian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Rusia.

Google diluncurkan denda sebesar 500.000 Rubel hingga 700.000 Rubel karena menolak untuk terhubung ke Sistem Informasi Negara Federal seperti yang dilansir oleh bisnis.com. Kabarnya denda tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan denda yang diterima Uni Eropa terhadap Google yang memberikan denda sebesar 5 miliar dolar AS atau Rp 72,4 triliun.

“Google didenda 500.000 Rubel ($ 7,521),”ujar Alexander Zharov selaku kepala Roscomnadzor kepada kantor berita hukum Rusia.

Selain itu, Zharov juga menambahkan bahwa Rusia bisa saja melayangkan kasus baru kepada Google jika pihaknya tidak mengikuti aturan hukum Rusia yang berlaku. Bahkan Rusia sudah menentukan kapan waktunya akan melayangkan hukum kepada pihak Google.

“Kami akan terus mencari kesesuaian (Google) dengan hukum Rusia. Dalam waktu dekat kami akan memulai kasus administratif berikutnya terhadap Google.,”tambahnya.

Namun, Google menolak menanggapi secara langsung kasus ini. Hal itu diungkapkan kepada Reuters. Seperti yang dilansir dari bisnis.com kasus ini merupakan tindak lanjut dari undang-undnag internet yang sudah jauh lebih ketat di Rusia. Ini sudah diterapkan sejak lima tahun terakhir. Pemerintah Rusia mengharuskan mesin pencari, tak terkecuali Google, untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Kebijakan ini mengharuskan seluruh website mesin pencarian untuk menghapus beberapa hasil pencarian, mengharuskan layanan jejaring sosial untuk menyimpan data pribadi pengguna Rusia pada server dalam negeri, dan mengharuskan layanan komunikasi pesan instan untuk membagi kunci enkripsinya pada pihak keamanan Rusia.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Rusia ialah melayangkan denda dengan sejumlah uang yang harus dibayar sekaligus melakukan pemblokiran layanan online untuk perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sebelumnya Google juga pernah mengahadapi pinalti dari Rusia. Hal itu terjadi pada tahun 2016 silam, kejadian dimana Rusia mendenda Google dengan tuntutan sebesar $ 6,75 juta karena Google senilai dengan $ 6,75 juta dikarenakan Google dianggap melakukan praktik monopoli atas Androig-nya.

Berdasarkan data yang ada, Vestager menilai ada beberapa cara yang dilakukan oleh Android. Pertama yaitu semua perangkat Android diharuskan memasang aplikasi Google Search serta browser Chrome sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akses ke Play Store.

“Google juga membayar sejumlah menufaktur dan operator yang setuju memasang aplikasi Google Search secara ekslusif di perangkatnya,”ujarnya.

Bukan hanya itu, google pun dianggap mencegah manufaktur menjual perangkat yang menjalankan versi Andriod alternatif. Di sisi lain, bahwa Google juga mengetahui bahwa android tidak memiiliki perambahan alternatif.

“Begitu pengguna miliknya (aplikasi Google Search Google Chrome) dari bekerja, akan sangat sedikit pengguna yang penasaran untuk mencari aplikasi atau eperabnam yang lain. “jelasnya.