Relaksasi DNI 2018 Diharapkan Selesaikan Masalah Perekonomian Nasional

0
Ilustrasi via netscribes.com

KabarUang.com, Jakarta – Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 kembali di relaksasi oleh Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Kebijakan DNI 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing dalam memperluas sumber investasi baru serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dari istrumen kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional seperti defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, dan mahalnya biaya logistik.

Langkah optimalisasi terhadap relaksasi DNI sudah dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2016. Relaksasi keterbukaan bidang usaha DNI 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016. 

Dibandingkan pencapaian triwulan III-2014 sampai triwulan II-2016, hasilnya minat penanaman modal asing (PMA) meningkat 108 % dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat 82,5 % di triwulan III-2016 hingga triwulan II-2018. DNI 2016 telah memberikan keterbukaan lebih bagi PMA bagi 101 bidang usaha, di luar kemitraan dengan UMKM. 

Hasil evaluasi pemerintah, 83 dari 101 bidang usaha kurang optimal atau minat investasinya masih di bawah 50 %. Maka dari itu, relaksasi DNI kembali akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018. Dari kebijakan tersebut, salah satunya yaitu mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI dalam arti jenis usaha yang dikeluarkan lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka untuk investasi.

Baca Juga  Bontang 2020 Menjadi Kota Gas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan optimalisasi DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri masih kurang mencukupi. Darmin menyampaikan bahwa upaya mengundang investasi melalui DNI 2018 akan dibuat sejalan dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) yang juga menjadi bagian dari PKE XVI.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memberikan sedikit gambaran mengenai isi dari perpres yang akan diterbitkan untuk mengatur optimalisasi di DNI 2018. Susi juga menyampaikan bahwa perpres baru tersebut diterbitkan untuk mengatur ulang jumlah struktur komposisi lampiran yang berisi daftar bidang usaha.

Nantinya Perpres tersebut akan memuat tiga lampiran daftar bidang usaha, terdiri dari bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yaitu bidang usaha yang terbuka untuk UMKM serta koperasi dan bidang usaha untuk kemitraan. Pada daftar bidang usaha untuk kemitraan masih dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang pertanian yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi dan yang terbuka dengan persyaratan.

Sementara itu, Pemerintah mengusulkan untuk mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, beberapa bidang usaha di antaranya adalah sektor UMKM dan koperasi. Dengan dikeluarkannya dari DNI 2018, 54 bidang usaha itu menjadi lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka bagi investasi PMDN, PMA, serta UMKM dan koperasi. Sebanyak 54 bidang usaha yang dikeluarkan tersebut dapat diperinci lagi menjadi lima kelompok bidang usaha.

Baca Juga  BKPM Gandeng Bea Cukai Untuk Berinvestasi

Kelompok pertama terdiri dari empat bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Sebelumnya, empat usaha tersebut dicadangkan untuk UMKM dan koperasi dalam DNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Empat bidang usaha itu adalah industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, warung internet, industri percetakan kain, dan industri kain rajut khususnya renda. 

Khusus untuk industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian serta warung internet, pertimbangan diubah dalam DNI 2018 adalah agar bidang usaha tersebut tidak perlu perizinan sebagaimana diwajibkan untuk UMKM dan koperasi.

Sektor UMKM dan koperasi yang dikeluarkan dari DNI 2018 dimaksudkan untuk mempermudah perizinan serta membebaskan dari persyaratan tertentu dan izin khusus. Di sisi lain, modal asing juga tidak dapat masuk ke sektor usaha rakyat tersebut karena terikat dengan syarat permodalan minimal Rp 10 miliar. Hal tersebut sekaligus membantah kekhawatiran bahwa DNI 2018 akan membuka kesempatan PMA untuk masuk 100 % ke sektor-sektor usaha rakyat.

Untuk dua bidang usaha yang lain, yaitu industri percetakan kain dan industri kain rajut khususnya renda, dikeluarkan dari DNI 2018 agar perlakuannya dibedakan dengan UMKM sehingga diharapkan ada investasi yang masuk. Produk dari dua jenis usaha tersebut dinilai penting untuk mendukung subtistusi impor. Selama ini, permintaannya melebihi produksi sehingga menyebabkan impor tinggi.

Baca Juga  Senator AS Ini Usul Pengenaan Pajak Buat Miliarder, Berapa Besarnya?

Kemudian, kelompok ketiga yaitu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN 100 persen. Artinya, bidang-bidang usaha tersebut dibuka untuk PMDN, PMA, UMKM dan koperasi. Lalu kelompok empat yaitu 17 bidang usaha yang sebelumnya memang sudah dibuka untuk PMA namun butuh pemenuhan komitmen dari kementerian teknis dan pemerintah daerah. Nantinya, untuk jenis usaha itu akan dibuat tidak perlu rekomendasi agar pengurusan izin lebih sederhana.

Beberapa bidang usaha yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya, industri bubur kertas pulp, industri crumb rubber, dan industri kayu lapis.

Terakhir, kelompok kelima terdiri dari 25 bidang usaha yang ditingkatkan porsi kepemilikan melalui penanaman modal asing menjadi maksimum 100 %. Dalam DNI 2016, 25 bidang usaha yang dimaksud memiliki persyaratan persentase kepemilikan modal asing yang bervariasi, mulai dari 49 persen sampai 95 %.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here