Pemerintah Siapkan Pungutan Sampah USD 10 untuk Turis Asing

0
Ilustrasi via Lintasgayo com
KabarUang.com , Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pungutan dana pengelolaan sampah bagi turis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pungutan tersebut akan diberlakukan khususnya di kota-kota destinasi wisata, seperti Bali, Banyuwangi, dan Labuan Bajo.
“Uang itu akan kami gunakan untuk pembersihan sampah,” ujar Luhut di kantornya, Jumat (30/11).
Besarnya pungutan yang akan dikenakan itu, lanjut Luhut, berkisar US$10 untuk turis asing dan US$1 bagi turis lokal. Rencananya pungutan itu bakal dimasukkan dalam tagihan tiket hotel. Namun demikian, Luhut belum dapat mendetailkan kapan aturan tersebut bakal terbit.  
“Jadi pendanaan itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) sehingga kita bisa awasi bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Luhut, pemerintah serius dalam menangani limbah sampah terutama sampah plastik. Pihaknya mencatat ada 10 kota yang telah melarang penggunaan kantong plastik untuk belanja yang tidak mudah terurai. 
Sebagai penggantinya, pemerintah mendorong penggunaan kantong plastik yang mudah terurai sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). 
Tidak hanya dari sisi produk, lanjutnya, pengelolaan sampah ini juga membutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menambahkan kurikulum terkait penangan sampah di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). 
Tahun 2018 sebanyak 13 kota menjadi percontohan kurikulum pengelolaan sampah, sementara tahun depan ditargetkan jumlahnya bertambah menjadi 34 kota.
“Jadi kepedulian akan penangan sampah plastik ini sudah besar,” kata Luhut.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga menilai rencana pungutan sampah US$ 10 bagi turis asing tidak bisa menggunakan skema pajak. Sebab secara konsep, kata dia, tidak ada imbalan langsung yang didapat dari penarikan pajak oleh negara.
Wancana pungutan sampah ini pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat, 30 November 2018. Pungutan tersebut merupakan bagian dari model penanganan sampah yang tengah disiapkan pemerintah, terutama di kawasan pariwisata.
Rencananya, pungutan ini akan dibebankan secara tidak langsung pada pembayaran fasilitas oleh turis tersebut, misalnya pada tarif kamar hotel. Dari hitung-hitungan sementara, turis asing akan dikenakan pungutan US$ 10 dan turis lokal US$ 1. Dana ini kemudian dikelola pemerintah daerah setempat untuk pengelolaan sampah. “Kami lagi kaji agar tidak melanggar ketentuan yang ada,” ujarnya.
Adapun ketentuan soal retribusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 110, disebutkan bahwa jenis retribusi jasa umum bisa diterapkan pada 15 item, dua di antaranya yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dan retribusi pengolahan limbah cair.
Pada pasal 112 dijelaskan lebih detail mengenai objek dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Melalui retribusi tersebut, pemerintah memberikan pelayanan mulai dari mengambil sampah dari sumbernya hingga pemusnahan akhir sampah.
Sementara pada pasal 121 disebutkan beberapa objek retribusi pengolahan limbar cair. Di antaranya yaitu pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
Prastowo menilai rencana pungutan sampah yang disampaikan Luhut bisa masuk ke dalam skema-skema tersebut. Pemerintah pun tinggal menyesuaikan persoalan administrasinya saja. Subjek dari retribusi pun tidak mempersoalkan apakah orang Indonesia atau turis asing sekalipun. “Bisa siapa saja, yang penting memanfaatkan layanan,” ujarnya.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Teror Utang Pinjaman Online Hantui Korban, Termasuk Pelanggaran HAM?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here